Sosialisasikan Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Pasaman Barat Pengawasan Partisipatif Perlu Kita Dorong Bersama
PASAMAN BARAT, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) sosialisasikan pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD kepada camat, wali nagari (kepala desa) dan media massa sebagai upaya meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu 2024, Selasa (7/11)
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pasaman Barat Laurencius bersama Beldia Putra mengatakan sosialisasi tersebut diberikan kepada 70 orang peserta itu bertujuan untuk mendorong peserta sosialisasi untuk aktif dan ambil bagian di pesta Demokrasi tahun 2024.
“Pengawasan partisipatif pemilu sangat kami harapkan. Apalagi proses pemilu sendiri sudah di mulai dari tahun 2023 ini,” katanya.
Menurutnya sebagai warga negara masing-masing mempunyai hak untuk mengetahui siapa calon pemimpin bangsa ini ke depan. Siapa wakil rakyat yang dipercaya untuk mendorong perbaikan bangsa ini ke depan.
Untuk itu, katanya, jangan bersikap apatis karena sikap demikian tidak akan melahirkan pemimpin yang diharapkan.
“Untuk itu, kami mengajak semua peserta sosialisasi untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilu ini. Karena aksi aktif kita itu membantu bangsa ini untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik ke depan,” katanya.
Ia menyebutkan tanggung jawab pengawasan tidak hanya menjadi tugas dari Bawaslu semata. Namun, tugas semua lapisan masyarakat agar proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil sesuai dengan dari demokrasi tersebut.
Ia menjelaskan tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tahun 2024 berakhir pada 25 Oktober 2023 lalu.
Setelah proses pencalonan capres dan cawapres maka akan ada tahapan kampanye Pemilu 2024.
Pada tahapan ini seluruh calon baik presiden, dan calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD melaksanakan kampanye untuk mempromosikan visi misi dan profil masing-masing. Selanjutnya masa tenang dan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.
“Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mari kita bersama melakukan pengawasan ini karena sebentar lagi akan ada tahapan kampanye. Ini adalah salah satu tahapan yang cukup krusial sehingga butuh peran serta pelibatan semua pihak untuk mengawasinya,” pungkasnya (KB)
