Survey Akses Jalan Sporsa-Sikilang, Ini Kata Sekda Hendra Putra

PASBAR, KABAHARIAN.COM-Rombongan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang dikomandoi Sekretaris Daerah (Sekda) Hendra Putra didampingi Kepala Dinas PUPR Pasbar Joni Hendri, Kepala Dinas Kominfo Imter Pedri, Sekretaris PUPR dan Para Kabid PUPR, Camat Sungai Aur, Wali Nagari serta tokoh masyarakat Rabu (24/1) melakukan Survey Akses Jalan Sporsa-Sikilang sekaligus meninjau Jembatan Sikilang.

Pada kesempatan itu, Sekda Hendra Putra mengatakan bahwa survey dilakukan untuk menelusuri jalur jalan dan melihat kondisi existing jalan yang ada. Menginventarisir kebutuhan jembatan, serta bangunan-infrastruktur pelengkap lainnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Jalan Sporsa-Sikilang merupakan jalan kewenangan Kabupaten (K1). Ruas jalan itu menghubungkan Sungai Aur dengan Sikilang dengan panjang 20,21 kilometer yang selama ini masih belum bisa diakses dengan layak. Sementara untuk Jembatang Sikilang, Pemda sudah menuntaskan pembangunan dengan total anggaran 11 Milyar.

“Untuk mengetahui keadaan lapangan, hari ini kita melaksanakan survey awal untuk menentukan rute dan trase jalan, terutama di wilayah PT AGRO WIRATAMA. Rute yang terdiri dari beberapa alternatif pilihan jalur, baik dari sisi efektivitas jarak dan waktu tempuh juga dari sisi efektivitas anggaran pembangunan, serta resiko bencana alam,” tangkas Sekda Hendra Putra.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Joni Hendri memaparkan bahwa dari hasil survey didapatkan data, sebagian badan jalan sudah ada dengan lebar rata-rata 6 meter, perlu pembangunan 3 unit jembatan, dan 8 unit box culvert. Dari Sporsa, sekitar 1,5 km masih bisa ditempuh dengan kenderaan roda 4, Sisanya hanya bisa ditempuh dengan kenderaan roda 2 trail, karna kondisi jalan belum ada perkerasan dan ditumbuhi semak karena jarang ditempuh sampai ke area HGU PT AGRO WIRATAMA.

“Akses jalan ini sangat penting untuk distribusi hasil perkebunan masyarakat, jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan juga akses untuk perekonomian lainnya, akses pendidikan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan,” tutup Joni Hendri. (KB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *