Kendalikan Inflasi, Wali Kota Padang Panjang Minta Tingkatkan Pengawasan Harga Pasar
PADANG PANJANG, Pemerintah Padang Panjang melalui Wali Kota Fadly Amran, Datuak Paduko Malano meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan harga pasar.
Upaya itu diminta untuk menjaga inflasi di daerah sebagaimana diamanatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Selasa (30/8).
“Kita perlu lakukan pengawasan pasar yang lebih lagi. Kita komit untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, untuk mengendalikan inflasi, budidaya tanaman pangan di pekarangan, agar dimanfaatkan masyarakat,” ujar Fadly seusai mengikuti rakor tersebut.
Terkait tanaman pangan ini, Wako Fadly menginginkan agar dinas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana budidayanya digencarkan untuk konsumsi mereka sendiri. “Seperti cabai, bisa ditanam di rumah. Pupuk pun bisa dihasilkan dari rumah,” jelasnya.
Ditambahkan Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Putra Dewangga, penyebab inflasi yang utama adalah pangan. Akan disusun langkah-langkah agar kelangkaan harga pangan yang signifikan tidak terjadi. Seperti meningkatkan produksi, masyarakat dapat memanfaatkan tanaman cabai yang bisa ditanam di rumah sendiri.
Selain itu, jelasnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Padang Panjang sudah berjalan dengan baik. Dinas terkait sudah melakukan tugasnya. Namun inflasi ini tidak bisa dikendalikan, karena ada beberapa penyebabnya. Salah satunya harga BBM naik yang disebabkan perang antara Ukraina dan Rusia.
“Semoga masyarakat bisa memahami kondisi inflasi ini. Kita tentu akan tetap bekerja keras agar berada di inflasi yang paling ringan. Minimal kita berada di inflasi sedang,” katanya.
Sebelumnya dalam rakornas yang dilaksanakan secara virtual ini, Mendagri Tito meminta setiap daerah agar melakukan operasi pasar.
“Aktifkan TPID, aktifkan Satgas Pangan, jaga komunikasi yang baik dan sebagainya,” imbaunya.
“Salah satu faktor yang menaikkan inflasi ini adalah supply barang yang kurang dan banyak pedagang yang menimbun barang,” sebutnya.
Sementara Menko Luhut menyebutkan, di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah. Meski saat ini, Indonesia berada pada posisi yang baik, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi, terutama inflasi pangan dan energi.
Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres dan kapolsek untuk bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022.
“Identifikasi dengan rinci ketersediaan suplai (perkiraan sampai dengan akhir tahun) dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, terutama bahan pangan yang secara historis trennya akan meningkat, harus dilakukan sejak saat ini.
Di antaranya persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi,” paparnya (KB)
