Usulan Duet Puan-Yusril, PDIP Sambut PBB, Minta Tunggu Megawati
KABAHARIAN, Menjelang perhelatan pelaksanaan Pemilu 2024, pimpinan partai politik rajin melakukan komunikasi. Hal ini dilakukan juga oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Keduanya melakukan pertemuan tertutup di sekitar kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Rabu, 25 Januari 2023 lalu.
Sekjen PBB, Afriansyah Noor, mengatakan, pertemuan tersebut membahas kebangsaan dan kemajuan bangsa. Tak luput juga tentang rencana koalisi yang akan dibangun antara PDIP dan PBB.
“Kami (PBB dan PDIP) memiliki kesamaan visi dalam membangun bangsa dan negara,” kata Afriansyah Noor dalam keterangannya
Dalam kesempatan itu, Afriansyah mengaku realistis mengusulkan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden (cawapres).
“PBB realistis saja mengusulkan calon wakil presiden, Prof Yusril Ihza Mahendra kepada PDIP yang mana nanti akan di pasangkan dengan siapapun kami akan menerimanya,” ucap dia.
Sementara itu Sekjen PDIP Hasto mengakui bahwa PDIP memiliki kesamaan agenda politik dengan PBB, khususnya soal ancang-ancang sistem proporsional tertutup atau pemilu coblos partai. Ditambah, PDIP dan PBB memiliki irisan sejarah.
“Apa yang dilakukan dengan PBB adalah kesesuaian agenda, khususnya kesesuaian pandangan dan kesamaan agenda terhadap pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup. Selain hal itu, dalam perspektif historis, basis PBB adalah Partai Masyumi yang juga sebagaimana PNI, memiliki rekam jejak sejarah perjuangan panjang bagi Indonesia merdeka,” ujarnya.
Pascaresformasi, kerja sama kedua pimpinan partai pernah terjalin dalam kabinet pemerintah. Saat Megawati menjadi presiden, Ketum PBB Yusril Ihzan Mahendra menjabat menteri hukum dan HAM, hal ini menambah positif PDIP dan PBB.
“Di luar itu, kerja sama dengan PBB juga terjadi ketika Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan Prof Yusril sebagai menteri hukum dan HAM dalam Kabinet Gotong Royong. Kerja sama dalam level pimpinan tertinggi tersebut secara historis telah membangun kesamaan pandangan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, dan hal tersebut positif,” ucap Hasto. (KB)
