Pemkab Pasaman Barat Terima Audensi Perwakilan Mahasiswa, Sejumlah Isu Strategis Dibahas
PASAMAN BARAT, KABAHARIAN. COM–Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima audiensi perwakilan mahasiswa di Ruang Kerja Bupati Pasbar, Rabu (3/6). Pertemuan membahas isu strategis daerah, mulai dari keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengawasan tenaga kerja asing (TKA), hingga kesiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana).
Audiensi dipimpin langsung Bupati Pasbar Yulianto, didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mahasiswa diwakili Rido Kurnia dan rekan-rekan.
Bupati Yulianto mengapresiasi kehadiran mahasiswa. Ia menegaskan Pemkab Pasbar membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik, masukan, dan aspirasi demi kemajuan daerah.
“Mahasiswa merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah,” kata Yulianto.
Menanggapi stabilitas keuangan daerah pascapemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Sekda Doddy San Ismail menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 daerah sempat mengalami pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp128 miliar. Namun, sebagian anggaran tersebut kembali dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Pemda tetap berkomitmen melakukan pembangunan secara bertahap, termasuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Doddy.
Terkait Jalan Rura Patontang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan pekerjaan fisik akan dimulai pekan ini melalui skema pendanaan kolaboratif pemerintah pusat dan APBD. Sebagai langkah darurat, Dinas PU telah menyiapkan dana taktis Rp200 juta untuk menjaga akses transportasi warga.
Pada sektor pendidikan, Bupati Yulianto menuturkan bahwa Pemkab Pasbar telah menyiapkan program Sekolah Rakyat yang mulai dibangun tahun ini. Daerah juga tengah mempersiapkan sistem pendidikan terintegrasi melalui program Sekolah Garuda.
Sementara itu, terkait keterbatasan layanan kesehatan di Limpato, Sekda Doddy San Ismail langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari untuk memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah perbaikan layanan.
Terkait pengawasan TKA dan konflik pertanahan, Sekda menjelaskan bahwa kewenangan perizinan sektor pertambangan dan pelabuhan berada di pemerintah pusat. Namun, pemda tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di lapangan.
“Kami memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Barat serta memanggil pihak perusahaan untuk membahas peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Sekda menambahkan, program pembangunan dalam visi-misi daerah akan diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukum.
Terkait penumpukan sampah di Batang Haluan dan Jalan 32, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Afkar menjelaskan bahwa volume sampah di Pasbar mencapai 70–80 ton per hari. Sementara itu, kapasitas angkut saat ini baru sekitar 50 ton per hari ke tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk mengatasi hal itu, tahun ini Pemkab Pasbar mengadakan tiga unit truk sampah dan sembilan unit becak motor pengangkut sampah.
“Dengan penambahan armada ini, kami optimistis pelayanan persampahan akan semakin optimal. Kami juga mendorong pengelolaan sampah organik dimulai dari rumah tangga,” kata Afkar.
Selain itu, mengenai bau menyengat yang diduga dari pabrik kelapa sawit, DLH menyebut bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium berkala yang disampaikan perusahaan, kualitas udara dan tingkat kebauan masih di bawah ambang batas baku mutu lingkungan.
Terkait Pilwana, Kepala Bagian Hukum Setda Pasbar menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara Pilwana telah melalui harmonisasi dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk pengaturan teknis e-voting.
Menutup audiensi, mahasiswa meminta pemda menjadwalkan forum dialog terbuka yang melibatkan masyarakat lebih luas. Usulan itu direspons positif. Sekda menyatakan Pemkab Pasbar siap membuka ruang komunikasi lebih intensif dan berharap dukungan seluruh elemen, termasuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasbar akan memantau dan mengawal tindak lanjut hasil audiensi agar direalisasikan OPD terkait sesuai kewenangan. (KB)
