Bupati Yulianto : Stunting Merupakan Persoalan Serius, 12,4 Persen Balita Di Pasaman Barat Harus Ditangani Secara Terpadu
PASAMAN BARAT, KABAHARIAN. COM–Prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebesar 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.110 balita hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, air minum, hingga listrik.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Tanoto Foundation yang kembali menunjuk Pasaman Barat sebagai mitra dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S).
Berdasarkan hasil pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, kerentanan balita stunting tidak hanya dipengaruhi faktor gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kemiskinan.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, Rabu (22/4), menyampaikan bahwa Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Selama periode pendampingan 2022–2024, sejumlah capaian telah dihasilkan, di antaranya penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan bagi dai serta tokoh agama dan budaya, pelatihan terhadap 25 dai, serta pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara terpadu. Ia menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita yang berada dalam kondisi rentan, masih ditemukan berbagai keterbatasan akses dasar.
Sebanyak 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki akses jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, serta 2 balita belum menikmati akses listrik.
“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi. Program yang dijalankan meliputi penguatan komitmen pemerintah daerah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.
Selain intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga terus didorong melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Adapun estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp1.414.250.000 mencakup berbagai komponen intervensi, antara lain perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp25 juta per unit, sertifikat tanah Rp250 ribu, sambungan air minum layak Rp1,6 juta, fasilitas buang air besar layak Rp5 juta, sambungan listrik daya 450 VA Rp750 ribu, serta penyediaan tabung gas, kompor, dan regulator sebesar Rp800 ribu.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, pemerintah daerah juga menginisiasi gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan dalam mendukung intervensi sensitif secara terpadu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Gina Alecia, Kepala DPPKBP3A Armen, serta Kepala Diskominfo Muharram. (KB)
