Pemkab Pasaman Barat Kupas tuntas inflasi dari pasar ke kebijakan Dalam Seminar Inflansi
PASAMAN BARAT, KABAHARIAN. COM–Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) telah mengadakan 66 kali gerakan pangan murah hingga saat ini dalam rangka stabilisasi harga menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditi pangan.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail saat seminar inflasi mengatakan Kegiatan tersebut didukung oleh Bank Indonesia Sumbar, Bank Nagari, BRI, dan BSI Cabang Pasaman Barat.
Menurutnya Pemkab Pasaman Barat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPS, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.
“Pemkab Pasaman Barat juga bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di pasar, warung, dan penggilingan. Hasilnya, ketersediaan pangan di Pasaman Barat relatif aman untuk dua bulan ke depan,” katanya
Ia memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan harga dari Januari hingga Oktober 2025, sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah naik 54,7 persen, cabai rawit naik 37,5 persen, telur ayam naik 3 persen dan beras naik 2,2 persen.
“Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh rendahnya produksi pangan, gagal panen di beberapa sentra produksi, serta meningkatnya biaya transportasi,”l” jelasnya.
Untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan, Pemkab Pasaman Barat selain mengadakan gerakan pangan murah juga juga melakukan gerakan penanaman cabai dalam polibag melalui penyuluh pertanian di 11 kecamatan yang ada.
“Penanaman cabai ini dijadikan lomba antar nagari (desa) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan lokal. Kita juga menyalurkan bantuan pekarangan pangan bergizi dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani di Kecamatan Pasaman,” katanya.
Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti, menggambarkan inflasi sebagai indikator penting kesehatan ekonomi.
“Inflasi ibarat suhu tubuh manusia. Selama berada pada tingkat yang wajar, ekonomi berjalan sehat. Namun jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dia menyebutkan seminar yang bertemakan “Kupas tuntas inflasi: Dari pasar ke kebijakan” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyebab, dampak, dan strategi pengendalian inflasi.
Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah pertukaran informasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah.
“Dengan kolaborasi yang solid antar instansi, khususnya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kita berharap kebijakan pengendalian harga dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” ujarnya. (KB)
