Pemda Pasbar Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan dan Stunting, 3 RTLH Direhab Lewat Kolaborasi CSR PT BPP

PASAMAN BARAT, KABAHARIAN. COM–Sinergi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem kembali diperkuat melalui penyerahan bantuan bedah rumah program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) kepada warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Jumat (24/4).

Penerima bantuan masing-masing yakni Gusnaldi, warga Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas; Suhendar, warga Jorong Pengambiran, Kecamatan Koto Balingka; dan Ilias, warga Jorong Bukit Malintang, Kecamatan Sungai Aur.

Pemerintah Daerah Pasaman Barat bersama PT BPP telah menyelesaikan paket pengerjaan CSR dengan total anggaran sebesar Rp100.200.000 kepada tiga penerima manfaat, yang masing-masing menerima alokasi sebesar Rp33.400.000. Pengerjaan tersebut meliputi renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni, pembangunan sumber air bersih, penyediaan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, serta bantuan kompor lengkap dengan regulator dan tabung gas untuk kebutuhan memasak.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah. Tercatat, pada tahun 2024 telah direhabilitasi sebanyak 1 unit RTLH, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 14 unit RTLH yang telah ditangani melalui dukungan CSR dari 11 perusahaan, dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp436.000.000.

Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata PT BPP dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mempercepat penanganan stunting.

Dalam sambutannya, Doddy menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan mendesak yang memerlukan penanganan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui pembangunan inklusif dan berkeadilan. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 angka kemiskinan di Pasaman Barat mengalami penurunan menjadi 6,3 persen dari sebelumnya 7,0 persen atau setara 31.680 jiwa. Namun demikian, jumlah masyarakat rentan miskin masih cukup besar.

“Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 219.789 jiwa pada desil 1 hingga 4 yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini membutuhkan langkah koordinasi lintas sektor yang lebih tajam, mulai dari penetapan sasaran, integrasi program, hingga efektivitas anggaran,” jelasnya.

Ia juga menyoroti persoalan stunting sebagai isu krusial yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Prevalensi stunting di Pasaman Barat tahun 2025 berada di angka 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Penanganannya tidak bisa hanya dari sektor kesehatan, karena 70 persen faktor penyebabnya berasal dari aspek gizi sensitif seperti sanitasi, pola asuh, akses pangan, dan layanan dasar lainnya,” ungkap Doddy.

Ia menambahkan bahwa program CSR ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan aktif perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam isu strategis daerah, khususnya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Upaya ini kita lakukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mencapai target pembangunan, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,16 persen, prevalensi stunting menjadi 11,52 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026. Pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen PT BPP yang telah menunjukkan komitmen nyata membantu masyarakat kurang mampu. Ini merupakan alokasi bantuan terbesar per keluarga yang kita dorong saat ini, dan sangat tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting.

“Isu ini adalah isu lintas sektor yang membutuhkan kerja kolaboratif cerdas. Kami juga mendorong pelaku usaha untuk mengarahkan dana CSR pada program super prioritas agar dampaknya lebih signifikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Doddy menegaskan bahwa tindak lanjut kegiatan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai landasan hukum terbaru dalam memperkuat intervensi lintas sektor secara terintegrasi.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan terus memperkuat kolaborasi dengan perusahaan melalui CSR, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Anggota DPRD Pasaman Barat Hamidi turut mengapresiasi kepedulian PT BPP melalui program CSR yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak. Kehadiran perusahaan melalui CSR seperti ini sangat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Manager PT Bakrie Pasaman Plantation Ahmad Jari menegaskan bahwa partisipasi perusahaan dalam program tersebut dilandasi keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

“PT Bakrie Pasaman Plantation ikut serta karena kami melihat pemerintah memiliki visi, misi, dan program yang jelas. Dengan penyajian data yang akurat, verifikasi dan validasi terbuka di lapangan, serta keterbukaan dalam berbagi data, transparansi program dapat terjaga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmen perusahaan untuk meningkatkan dukungan ke depan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program yang telah berjalan.

“Ke depan kami berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran CSR, setelah dilakukan evaluasi agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat,” tambahnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga membawa kenyamanan dan semangat baru bagi para penerima manfaat.

“Kami berharap rumah ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan membawa keberkahan bagi keluarga penerima. Kami juga terbuka untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar program-program sosial ke depan semakin baik,” ujarnya.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat, disertai doa bersama sebagai wujud syukur dan harapan agar bantuan tersebut memberi manfaat berkelanjutan.(KB)